MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui kerja sama antardaerah (KAD).Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Gabungan TPID tiga wilayah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Selasa (11/8/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi, mengatakan penguatan kerja sama antardaerah menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan, terutama menghadapi risiko El Nino yang dapat memicu kekeringan dan mengganggu produksi di daerah sentra pangan.
“Risiko El Nino semakin menguat, terutama di daerah sentra produksi yang selama ini menjadi sumber pasokan pangan bagi Kalimantan Timur,” kata Robi.
Robi berujar kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sebagian besar kebutuhan pangan Balikpapan dan PPU masih bergantung pada pasokan dari luar Kalimantan Timur, khususnya Jawa dan Sulawesi Selatan.
“Komoditas pangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi inflasi di Balikpapan dan PPU. Kondisi ini tidak terlepas dari pasokan komoditas pangan yang sebagian besar masih mengandalkan daerah di luar Kalimantan Timur,” ujarnya.
Robi menjelaskan, berdasarkan data tiga tahun terakhir hingga Juli 2026, komoditas volatile food atau pangan bergejolak menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi inflasi di kedua daerah tersebut.Di sisi lain, sejumlah daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi Selatan saat ini menghadapi risiko kekeringan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesinambungan pasokan pangan ke Kalimantan Timur.
“ni semakin menegaskan pentingnya penguatan dan peningkatan produksi pangan lokal, sekaligus efisiensi biaya usaha tani,” katanya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, TPID mendorong penerapan Good Agricultural Practices (GAP), optimalisasi lahan pekarangan keluarga, serta memperluas kerja sama antardaerah dengan melakukan diversifikasi sumber pasokan.
“Penguatan aspek 4K harus terus dilakukan. Mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga komunikasi yang efektif,” ujar Robi.
Perluas Sumber PasokanDalam HLM tersebut, Pemkot Balikpapan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) KAD dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.Sementara Pemerintah Kabupaten PPU juga menjalin KAD dengan Pemerintah Kabupaten Karo.Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus memperluas dan mendiversifikasi daerah sumber pangan bagi Balikpapan dan PPU.Komoditas yang menjadi perhatian antara lain hortikultura seperti wortel, kentang dan buah-buahan, serta komoditas pangan, perikanan dan hortikultura lainnya yang memiliki potensi produksi di daerah mitra.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas dan mendiversifikasi sumber pasokan pangan,” kata Robi.
Sebagai tindak lanjut konkret, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Karo.Selain itu, Perumda Manuntung Sukses menandatangani PKS dengan APINDO Kabupaten Karo serta dengan Asosiasi Pedagang Kabupaten PPU.
“PKS ini menjadi instrumen operasional dalam mendukung realisasi transaksi KAD yang menghubungkan produsen, pemasok, distributor, termasuk BUMD, dengan pedagang antardaerah,” jelasnya.
Menurut Robi, pola tersebut diharapkan membuat distribusi komoditas pangan strategis menjadi lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.Perkuat Produksi LokalPengendalian inflasi juga diarahkan dari sisi hulu melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
Salah satunya melalui Workshop Tani Camp 2026 yang mendorong penerapan GAP kepada kelompok tani dan pelaku pertanian.
“Tujuannya meningkatkan kapasitas kelompok tani dan pelaku pertanian agar mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih baik, produktif, efisien dan berkelanjutan,” ujar Robi.
Workshop Tani Camp 2026 di PPU dan Balikpapan dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2026 dengan fokus budidaya cabai, terong dan tomat. Sementara di Kabupaten Paser, kegiatan telah berlangsung pada 6-7 Agustus 2026 dengan fokus budidaya padi dan ayam petelur.Kegiatan tersebut juga melibatkan TP-PKK, kelompok pra sejahtera, kelompok kelurahan madani, serta perwakilan siswa dan guru tingkat SMP dan SMA.GPM Capai Ratusan KaliDalam HLM tersebut, masing-masing TPID juga melaporkan tindak lanjut komitmen HLM periode Mei 2026.
Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah dan Operasi Pasar.Hingga Agustus 2026, pelaksanaan kegiatan tersebut tercatat sebanyak 82 kali di Balikpapan, 45 kali di PPU, dan 139 kali di Paser.
“Stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah dan Operasi Pasar terus dilakukan oleh seluruh TPID,” kata Robi.
Di Balikpapan, penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pendistribusian 1.500 bibit ikan nila, edukasi belanja bijak, serta business matching SPPG-MBG.Mitigasi El Nino dilakukan secara lintas sektor dengan fokus pada pengamanan ketersediaan air, ketahanan pangan, pencegahan karhutla dan kesiapsiagaan masyarakat.Di PPU, upaya dilakukan melalui gerakan tanam cabai dan tomat dengan memanfaatkan lahan pekarangan, fasilitasi bibit dan sarana pertanian, optimalisasi lahan padi, serta penguatan sektor perikanan dan peternakan.
Sementara di Paser, TPID memperkuat pengawasan distribusi melalui sidak pasar dan monitoring LPG 3 kilogram bersubsidi. Penyaluran bantuan pangan juga telah dilakukan kepada 22.913 penerima.Paser turut memperkuat akses pangan melalui 67 Rumah Pangan Kita dan Outlet Pangan Paser sebagai kanal distribusi sekaligus penyeimbang harga.
Lima Langkah hingga Akhir Tahun
Dalam HLM tersebut, TPID tiga wilayah menetapkan lima langkah tindak lanjut pengendalian inflasi dan harga pangan hingga akhir 2026.
Pertama, meningkatkan frekuensi dan mempercepat pelaksanaan GPM, Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran.Kedua, memperluas jaringan toko atau kios penyeimbang serta Rumah Pangan Kita di pusat keramaian dan kawasan permukiman.
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk komoditas strategis yang mengalami tekanan harga.Keempat, memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, urban farming, pemanfaatan pekarangan, dukungan sarana produksi dan irigasi, serta perluasan KAD sebagai langkah mitigasi risiko El Nino.Kelima, memperkuat early warning system sebagai langkah antisipasi dini terhadap risiko kenaikan harga dan gangguan pasokan.”Penguatan ketahanan pangan daerah harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi,” tegas Robi.
Ia menambahkan, mitigasi risiko El Nino tidak hanya menjadi tanggung jawab satu daerah, tetapi membutuhkan sinergi antardaerah dari hulu hingga hilir.”Kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya untuk memastikan kesinambungan pasokan pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Sebagai bukti konkret kerja sama tersebut, dalam rangkaian HLM dilakukan seremonial pembukaan kontainer komoditas hortikultura dari Kabupaten Karo yang akan dipasok ke Balikpapan.Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh para kepala daerah dan menjadi bagian dari tindak lanjut KAD yang telah disepakati.
“Ini merupakan langkah nyata dan konkret dalam mengamankan serta memperkuat ketahanan pasokan pangan daerah,” pungkas Robi. (Imy)
