MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan Heruressandy Setia Kesuma mengatakan kondisi usaha mikro dan kecil di Balikpapan sejauh ini belum menunjukkan penurunan dari sisi jumlah perizinan.
Menurutnya, jumlah pelaku usaha yang mengajukan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) justru terus bertambah setiap tahun.
“Kalau dari usaha mikro sama usaha kecil yang sudah memiliki perizinan, itu kok sepertinya setiap tahun bertambah jumlahnya,” ujarnya.
Kata Heru menjelaskan, pertumbuhan tersebut, terlihat dari munculnya usaha-usaha baru di lapangan, seperti kafe dan warung. Hal ini bisa dilihat juga dari perizinan-perizinan yang terus diajukan.
Meski demikian, Heru mengakui keberlanjutan usaha dari sisi produksi dan pemasaran masih perlu dipantau. Sebab, data perizinan belum otomatis menunjukkan apakah sebuah usaha masih aktif berproduksi dan memiliki pasar yang stabil.
“Kalau dari segi produksi dan pemasaran keberlanjutannya, itu yang kami lihat. Kalau tidak ada event itu kan harusnya bisa mungkin mereka tidak ada lagi atau menurun volume produksinya,” jelasnya.
Heru berujar kegiatan pemerintah yang melibatkan UMKM menjadi salah satu upaya membantu pelaku usaha mempertahankan pasar. Meski demikian menurutnya pelaku UMKM juga perlu melakukan diversifikasi produk dan mencari peluang pasar baru agar usahanya dapat bertahan.
“Tapi kalau mereka bisa mencari jenis yang lainnya, mungkin mereka masih bisa bertahan,” katanya.
Untuk memperkuat permodalan UMKM, DKUMKMP Balikpapan juga tengah mendorong akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).Heruressandy menyebut skema tersebut dapat memberikan pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga enam persen.
“Kami lagi mencoba akses pembiayaan lewat KUR pemerintah yang tanpa jaminan sampai dengan Rp100 juta, sebesar 6 persen itu,” katanya.
Pihaknya juga tengah membuka akses dengan Kementerian Keuangan untuk menghubungkan pelaku UMKM dengan himpunan perbankan negara.
“Nanti akses Kementerian Keuangan ini menghubungkan dengan himpunan perbankan negara. Kalau itu sudah terkoneksi dan mereka bisa diberikan rekomendasi, harusnya mereka nanti dimudahkan untuk mendapatkan tambahan bantuan biaya untuk permodalan,” jelasnya.
Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan skema pembiayaan tersebut.
“Harusnya sampai dengan nilai Rp100 juta tanpa jaminan,” ujar Heru. (Imy)
