MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Kinerja perbankan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan tetap terjaga pada triwulan III 2026. Penyaluran kredit yang terus tumbuh positif menjadi salah satu penopang aktivitas sektor riil, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di daerah.
Kepala KPwBI Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan intermediasi perbankan di wilayah yang mencakup Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser tersebut masih menunjukkan perkembangan positif, meskipun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan.
“Penyaluran kredit perbankan masih tumbuh positif dan menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dengan baik. Ini menjadi salah satu dukungan penting bagi aktivitas usaha dan perekonomian daerah,” ujar Robi.
Berdasarkan data Bank Indonesia, total penyaluran kredit perbankan pada triwulan III 2026 mencapai Rp42,53 triliun atau tumbuh 7 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan II 2026 yang mencapai 17,66 persen (yoy), dengan nominal kredit sebesar Rp41,51 triliun.
Menurut Robi, pertumbuhan kredit yang tetap positif menunjukkan perbankan masih berperan dalam mendukung kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.
“Pembiayaan perbankan, khususnya untuk kegiatan produktif, memiliki peran penting dalam mendorong ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Karena itu, intermediasi perbankan perlu terus diperkuat,” jelasnya.
Dari sisi kualitas pembiayaan, kondisi perbankan juga menunjukkan perkembangan yang membaik. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 2,34 persen, turun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,57 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah batas yang disyaratkan sebesar 5 persen.
“Terjaganya kualitas kredit menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran pembiayaan. Dengan risiko kredit yang terkendali, fungsi intermediasi diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Robi.
Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit masih didominasi pembiayaan investasi dengan pangsa mencapai 39,88 persen dari total kredit. Kredit investasi tercatat tumbuh 7,86 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut didukung berlanjutnya investasi pada proyek konstruksi dan hilirisasi industri, serta optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian daerah.
“Kredit investasi memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan sektor produktif. Pembiayaan ini dapat mendukung pembangunan fasilitas usaha, peningkatan kapasitas produksi, hingga pengembangan industri yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, kredit konsumsi memiliki pangsa 35,60 persen dan tumbuh 6,43 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,95 persen (yoy), sejalan dengan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.
Adapun kredit modal kerja tumbuh 6,46 persen (yoy). Pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku dan pengelolaan persediaan barang.
Secara keseluruhan, pembiayaan untuk aktivitas usaha melalui kredit investasi dan modal kerja memiliki pangsa 64,40 persen dari total kredit perbankan. Sementara kredit konsumsi menyumbang 35,60 persen.
Dari sisi lapangan usaha, penyaluran kredit di wilayah kerja KPwBI Balikpapan terutama mengalir ke sektor konstruksi, perdagangan, dan pertanian. Masing-masing memiliki pangsa sebesar 18,40 persen, 14,67 persen, dan 11,12 persen.
Robi menjelaskan, komposisi tersebut sejalan dengan karakteristik dan struktur perekonomian di masing-masing daerah.
“Balikpapan memiliki peran sebagai pusat perdagangan dan jasa, termasuk aktivitas MICE di Kalimantan. Sementara Penajam Paser Utara memiliki keterkaitan dengan aktivitas konstruksi seiring keberadaan kawasan IKN. Adapun Kabupaten Paser memiliki potensi ekonomi yang salah satunya ditopang sektor pertanian,” paparnya.
Dari ketiga sektor tersebut, kredit perdagangan mencatat pertumbuhan 12,62 persen (yoy), sedangkan kredit pertanian tumbuh 4,67 persen (yoy). Keduanya menunjukkan penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan kredit perdagangan antara lain didukung kebutuhan pembiayaan persediaan barang menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta mulai meningkatnya aktivitas MICE.
Sementara pembiayaan pertanian diarahkan untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan usaha, termasuk sektor perkebunan.
Berbeda dengan kedua sektor tersebut, kredit konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,17 persen (yoy). Kondisi ini terutama dipengaruhi aktivitas pembangunan kawasan IKN yang masih terbatas dan diprakirakan meningkat pada triwulan IV 2026.
“Ke depan, kami berharap aktivitas pembangunan dan investasi dapat semakin memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan kuat dengan perekonomian daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan III 2026, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp12,88 triliun atau tumbuh 0,34 persen (yoy).
Capaian tersebut meningkat dibandingkan triwulan II 2026 yang tercatat sebesar Rp12,79 triliun atau mengalami kontraksi 0,23 persen (yoy).
Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 30,28 persen. Selain peningkatan penyaluran, kualitas kredit UMKM juga menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari rasio NPL UMKM yang turun menjadi 3,6 persen, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,2 persen.
“UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Karena itu, akses pembiayaan perlu terus diperluas agar pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan bisnisnya,” kata Robi.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai lembaga terkait diperlukan untuk memperkuat kapasitas serta pemberdayaan UMKM, sehingga akses pembiayaan dapat semakin optimal.
Meski penyaluran kredit tetap tumbuh, penghimpunan DPK perbankan justru mengalami penurunan. Pada triwulan III 2026, DPK tercatat sebesar Rp44,58 triliun atau turun 10,42 persen (yoy). Padahal, pada triwulan II 2026, DPK masih mencapai Rp49,52 triliun atau tumbuh 4,15 persen (yoy).
Berdasarkan komposisinya, DPK masih didominasi tabungan dengan pangsa 54,44 persen, disusul giro sebesar 27,88 persen dan deposito 17,69 persen.
Perkembangan kredit yang tetap tumbuh di tengah penurunan DPK tersebut tercermin dari meningkatnya rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 95,39 persen pada triwulan III 2026, dibandingkan 83,82 persen pada triwulan sebelumnya.
Robi mengatakan, penguatan penghimpunan dana masyarakat menjadi salah satu perhatian agar kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dapat terus terjaga.
“Pertumbuhan kredit perlu diimbangi dengan penguatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, sumber pendanaan perbankan tetap terjaga dan kemampuan dalam mendukung pembiayaan sektor riil dapat semakin optimal,” jelasnya.
Ke depan, Bank Indonesia Balikpapan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, serta mitra strategis lainnya untuk mendorong intermediasi perbankan yang optimal, inklusif, dan berkualitas.
“Kami akan terus mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan agar pembiayaan semakin mampu mendukung aktivitas sektor riil, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan,” tutup Robi.
Upaya tersebut juga didukung kebijakan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor riil, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. (Imy)
