MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 yang digelar di Balikpapan, Kamis (12/2). Forum strategis ini menjadi momentum penguatan koordinasi dan sinergi dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di wilayah timur Indonesia.
Rakorwil Timur P2DD 2026 mencakup wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, serta menjadi bagian dari rangkaian penguatan agenda nasional P2DD di awal tahun. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti pimpinan serta perangkat daerah terkait.
Sejumlah pejabat hadir secara daring, di antaranya Penjabat Sekretaris Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar. Sementara secara luring hadir Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.
“Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk memperluas digitalisasi pada transaksi strategis daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah (PDRD), belanja daerah, serta layanan publik,” ujar Seno Aji, Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya.
Seno berujar digitalisasi dinilai menjadi kunci peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Kegiatan Rakorwil juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM daerah serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan ETPD.
“Dalam implementasinya, perluasan kanal pembayaran digital terus didorong sebagai enabler digitalisasi transaksi yang inklusif,” kata Seno.
Di wilayah Kalimantan, ujar Seno, langkah ini terbukti berdampak positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Sepanjang 2025, perluasan kanal digital untuk layanan PDRD telah mencapai 95 persen dan berkontribusi pada peningkatan realisasi PDRD sebesar 17,66 persen.
“Rakorwil ini juga menjadi forum penyelarasan program dan target P2DD tahun 2026 antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk prioritas implementasi pada sektor unggulan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan tiga prioritas pengembangan TP2DD 2026 yang ditekankan meliputi penguatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi rutin seperti High Level Meeting, pengkinian roadmap dan rencana aksi serta percepatan belanja melalui Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah, serta penguatan sinergi kebijakan fiskal melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi data PDRD, dan penguatan peran BPD dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.
“Sinergi antardaerah menjadi kunci keberhasilan perluasan ETPD di kawasan timur Indonesia,” kata Robi.
“TP2DD Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat mereplikasi best practices dalam perluasan ETPD dengan langkah strategis yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Melalui Rakorwil ini, akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan semakin solid dan terintegrasi, sejalan dengan agenda transformasi ekonomi digital nasional. (Imy)
