MEDIAONLINEIDC.COM, BALIKPAPAN – Kementerian Keuangan melalui unit-unit vertikal di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp16,54 triliun secara bruto, turun 6,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan netto terkoreksi lebih dalam, yakni 35,84 persen menjadi Rp9,44 triliun.
Data ini dipaparkan dalam Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kaltim–Kaltara yang digelar secara daring. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Balai Diklat Keuangan Balikpapan.
Dalam kesempatan itu Kepala Kanwil DJKN Kaltim–Kaltara, Jose Arif Lukito, secara detail memaparkan penerimaan PPh Non Migas: bruto Rp7,52 triliun (naik 3,09%), netto turun 37,07% menjadi Rp4,42 triliun; PPN dan PPnBM: bruto Rp8,26 triliun (turun 15,90%), netto Rp4,28 triliun (turun 40,43%); PBB: bruto Rp0,371 triliun (turun 20,91%), netto Rp0,353 triliun (turun 24,27%).
“Pajak Lainnya melonjak signifikan, bruto dan netto masing-masing Rp0,372 triliun atau naik lebih dari 2.300 persen dibandingkan 2024,” ujarnya.
Lukito mengatakan bahwa di tengah pelemahan penerimaan pajak, pengelolaan aset negara menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal. Ia berujar optimalisasi aset negara harus menjadi instrumen tambahan dalam menopang penerimaan negara.
“Melalui ALCo, kami mendorong sinergi agar pengelolaan aset lebih produktif dan memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian,” kata Lukito.
Forum ALCo kembali menegaskan komitmen sinergi “Kemenkeu Satu” di wilayah Kaltim–Kaltara.
“Kolaborasi lintas unit ini diharapkan tidak hanya menjaga kesinambungan penerimaan, tetapi juga memperkuat fondasi fiskal di tengah dinamika ekonomi global,” kata Lukito. (Imy)
