Inflasi Balikpapan Naik, PPU Deflasi; BI Pastikan Harga Tetap Terkendali

Redaksi IDC | Thursday, 04 June 2026 | 17:07
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan - Robi Ariadi
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan - Robi Ariadi

MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan mengalami inflasi pada Mei 2026, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat deflasi. Meski demikian, Bank Indonesia menilai perkembangan harga di kedua wilayah masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan – Robi Ariadi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan kondisi tersebut ditopang oleh ketersediaan pasokan dan stok pangan strategis yang memadai, serta sinergi pengendalian inflasi yang terus diperkuat oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Secara umum, inflasi di Balikpapan dan PPU masih terkendali. Ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga dan berbagai program stabilisasi harga yang dilakukan TPID mampu menjaga daya tahan inflasi di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha dan kenaikan harga minyak dunia,” ujar Robi.

Ia menambahkan, peningkatan permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada akhir Mei lalu tidak memicu gejolak harga yang signifikan.

“Permintaan yang meningkat masih dapat dipenuhi dengan baik melalui berbagai program Gerakan Pangan Murah, pasar murah, dan operasi pasar yang dilaksanakan sepanjang Mei 2026,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Balikpapan pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,27 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sementara Kabupaten PPU mencatat deflasi 0,06 persen (mtm).

Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 2,75 persen (year on year/yoy), sedangkan PPU sebesar 2,33 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen (yoy) maupun inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 3,04 persen (yoy).

“Inflasi tahunan di Balikpapan maupun PPU masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah pengendalian yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah,” kata Robi.

Menurutnya, inflasi Balikpapan terutama dipicu kelompok transportasi yang memberikan andil terbesar sebesar 0,43 persen. Komoditas yang paling banyak menyumbang inflasi antara lain angkutan udara, pelumas atau oli mesin, roti manis, beras, dan solar.

“Kenaikan tarif angkutan udara terjadi karena penyesuaian fuel surcharge penerbangan domestik di tengah tingginya permintaan selama dua periode long weekend pada Mei 2026. Sementara harga solar dan pelumas meningkat sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia,” jelasnya.

Di sisi lain, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar di Balikpapan dengan andil 0,08 persen. Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain bahan bakar rumah tangga, kangkung, emas perhiasan, daging ayam ras, dan tomat.

“Penurunan harga sejumlah komoditas didukung oleh meningkatnya pasokan dan keberhasilan operasi pasar yang dilakukan secara intensif di berbagai wilayah,” ujar Robi.

Sementara itu, deflasi di Kabupaten PPU terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,26 persen. Komoditas yang berkontribusi terhadap penurunan harga antara lain daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, udang basah, dan tomat.

“Harga komoditas pangan di PPU relatif terkendali karena pasokan meningkat, baik dari hasil produksi lokal maupun pasokan dari daerah lain,” katanya.

Meski demikian, Robi mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai pada paruh kedua 2026, terutama terkait musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian.

“Kami mencermati potensi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan, baik di Kalimantan Timur maupun Pulau Jawa yang menjadi salah satu daerah pemasok utama. Risiko ini perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu ketersediaan pasokan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kebutuhan pangan seiring akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan TPID terus memperkuat koordinasi melalui berbagai program pengendalian inflasi.

“Sepanjang Mei 2026, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari High Level Meeting TPID gabungan, Gerakan Pangan Murah, pasar murah, operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah, hingga percepatan produksi pangan lokal,” kata Robi.

Ia menyebutkan selama Mei 2026 telah dilaksanakan 11 kali Gerakan Pangan Murah di Kota Balikpapan, enam kali operasi pasar di Kabupaten PPU, dan empat kali operasi pasar di Kabupaten Paser.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui TPID untuk memastikan inflasi tetap terjaga dalam sasaran nasional. Implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera dan roadmap pengendalian inflasi daerah akan terus kami dorong secara konsisten dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Imy)