MEDIAONLINEIDC.COM; SAMARINDA– Samarinda, 29 Oktober 2025 – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Penandatanganan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang taat hukum dan berintegritas.
Acara penandatanganan dilakukan oleh General Manager PT KPI Unit Balikpapan, Novie Handoyo Anto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi. Kegiatan ini turut disaksikan oleh jajaran manajemen PT KPI Unit Balikpapan serta pejabat struktural Kejati Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, General Manager PT KPI Unit Balikpapan menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Kami menyadari pentingnya pendampingan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk memastikan seluruh kegiatan operasional kilang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Novie.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, menegaskan dukungan penuh terhadap PT KPI Unit Balikpapan dalam menjaga kepatuhan hukum dan mendorong terciptanya lingkungan usaha yang bersih dan transparan.
“MoU ini merupakan salah satu bentuk pencegahan melalui fungsi tata usaha negara. Terutama terkait permintaan pendapat dan pendampingan atas berbagai kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi maupun kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga potensi dampak hukumnya dapat diminimalisir,” jelas Supardi.
MoU ini menjadi dasar bagi Kejati Kalimantan Timur untuk memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional, termasuk Kilang Balikpapan.
Melalui kerja sama ini, Kejati Kalimantan Timur akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan, dan pendampingan hukum secara preventif guna mencegah potensi permasalahan hukum di lingkungan kerja PT KPI Unit Balikpapan.
Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BUMN dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran operasional kilang minyak terbesar di Indonesia. (Imy)
