MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Sejumlah tantangan global dan nasional membayangi pergerakan harga pada awal 2026. Ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik dinilai berisiko mendorong kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah serta meningkatnya operasional SPPG-MBG juga menuntut kepastian pasokan pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Menjawab tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi, mengatakan peningkatan operasional SPPG-MBG pada 2026 perlu diantisipasi sejak dini.
“Operasional SPPG-MBG yang akan meningkat pada tahun 2026 perlu dimitigasi untuk meminimalkan risiko gejolak harga,” ujar Robi.
Robi berujar langkah mitigasi dilakukan melalui kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG.
“Kita perlu memastikan pasokan memadai dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan tekanan harga,” katanya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud selaku Ketua TPID Balikpapan menekankan pentingnya data neraca pangan yang akurat.
“Kita harus memastikan kebutuhan pangan Kota Balikpapan dan berapa yang bisa dipenuhi dari produksi lokal. Dari situ kita bisa menyusun neraca pangan yang lengkap,” kata Rahmad tegas.
Ia juga menyoroti pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten PPU dan Paser. Ia mengatakan kerja sama antar daerah harus dioptimalkan, termasuk melibatkan Perumda sebagai BUMD pangan.
“Produk lokal juga perlu lebih banyak dimanfaatkan dalam program MBG agar dampaknya terasa bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor mengingatkan pentingnya strategi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Memasuki Ramadhan dan Idul Fitri, kita harus menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis,” kata Mudyat.
Ia menegaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan aspek 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Kami sudah melakukan monitoring pasar tradisional dan toko modern, operasi pasar murah, serta Gerakan Pangan Murah di sejumlah desa,” jelasnya.
Di Kabupaten Paser, Wakil Bupati Ikhwan Antasari menyampaikan keberhasilan program Paser BERAKSI atau BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI.
“Program Paser BERAKSI berhasil meningkatkan produksi telur ayam ras dan menjadikan Paser sebagai daerah percontohan pengembangan hilirisasi integrasi unggas secara nasional,” ujar Ikhwan.
Ia juga menyambut baik penandatanganan kerja sama antara produsen dan distributor pangan dengan mitra SPPG-MBG.
“Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk mitigasi risiko gejolak harga sekaligus mendukung program nasional,” katanya.
Dalam HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara mitra SPPG-MBG dengan produsen atau distributor pangan. Di Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen atau distributor pangan. Di PPU, kerja sama melibatkan empat mitra SPPG-MBG dengan satu produsen tahu.
Pada akhir pertemuan, seluruh TPID menyepakati penguatan program pengendalian inflasi 2026 dengan fokus pada aspek 4K. Tiga tindak lanjut utama disepakati, yakni peningkatan ketersediaan pasokan terutama saat HBKN termasuk Ramadhan dan Idul Fitri, penguatan kerja sama antar daerah serta optimalisasi peran Perumda, dan fasilitasi berkelanjutan kerja sama pasokan antara produsen atau distributor dengan mitra SPPG-MBG. (Imy)
