Selasa, 17 November 2026

BPH Migas Dorong Penambahan Dua SPBU Biosolar di Balikpapan

Redaksi IDC | Tuesday, 17 November 2026 | 18:34
34728

MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN – Komite BPH Migas merekomendasikan penambahan dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani Biosolar di Kota Balikpapan. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan bagi kendaraan angkutan yang mendukung aktivitas ekonomi.

Rekomendasi tersebut disampaikan Fathul Nugroho, Komite BPH Migas, saat melakukan peninjauan bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di sejumlah SPBU di Balikpapan, Jumat-Sabtu (13-14/11/2026).

Peninjauan dilakukan di SPBU Batakan nomor 64.761.18 pada hari pertama dan SPBU Kilometer 13 nomor 64.761.19 pada hari kedua. Kegiatan ini sekaligus untuk mengevaluasi pelayanan, memastikan ketersediaan stok, serta mengawasi penyaluran BBM agar sesuai peruntukan.

Fathul mengatakan, pelayanan BBM di Balikpapan menunjukkan sejumlah perbaikan. Salah satunya terlihat pada pelayanan kendaraan roda dua di SPBU Batakan yang sudah kembali berjalan normal. Menurutnya, penerapan sistem pelayanan mandiri atau self-service juga membantu mengurangi beban kerja operator sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

“Pelayanan kendaraan roda dua di SPBU Batakan sudah berjalan normal, sementara penerapan layanan self-service membantu mengurangi beban operator dan dapat menjadi referensi bagi daerah lain,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar perbaikan pelayanan tersebut terus dipertahankan melalui pemantauan stok dan kesiapan operasional secara berkelanjutan.Sementara itu, saat meninjau SPBU Kilometer 13, perhatian diarahkan pada pelayanan Biosolar, khususnya bagi kendaraan angkutan roda enam yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Fathul menilai, perluasan titik pelayanan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan dan mempercepat masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.

“Penambahan titik pelayanan diharapkan dapat mempercepat masyarakat memperoleh Biosolar untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari,” katanya.

BPH Migas juga menyatakan siap mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk menindaklanjuti rekomendasi penambahan dua SPBU tersebut.Selain memperluas akses, pengawasan pembelian Biosolar juga menjadi perhatian. Salah satunya melalui pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk memastikan BBM bersubsidi diterima konsumen yang berhak serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Sales Branch Manager Kaltimut II Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Hasanuddin Ritonga, mengatakan penyaluran BBM dan kegiatan operasional di wilayah yang ditinjau sejauh ini berjalan lancar dan normal.

“Alhamdulillah, penyaluran BBM dan kegiatan operasional berjalan lancar dan normal berkat dukungan pemerintah daerah serta masyarakat. Kami terus memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar kelancaran pelayanan dapat dipertahankan,” ujarnya.

Dalam evaluasi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga memaparkan sejumlah upaya peningkatan kapasitas pelayanan. Salah satunya melalui penambahan nozzle di 20 SPBU, dari sebelumnya 50 menjadi 86 nozzle.

Selain itu, jam operasional diperpanjang di 31 SPBU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 SPBU kini melayani masyarakat selama 24 jam. Pertamina juga menyiapkan sejumlah rencana penguatan layanan, di antaranya mengusulkan enam SPBU untuk menyalurkan Pertalite, menambah fasilitas pengisian Pertalite khusus kendaraan roda dua di satu SPBU, menyesuaikan jam operasional di tiga SPBU, serta menambah nozzle di 13 SPBU.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mengurangi konsentrasi antrean di sejumlah SPBU.

Di sisi pengawasan, hingga 12 November 2026, Pertamina telah menindaklanjuti 111 temuan terkait penyaluran BBM. Tindak lanjut tersebut terdiri atas 61 tindakan perbaikan, 29 peringatan, serta 21 peringatan dan sanksi.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan peningkatan kapasitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang konsisten.Menurutnya, Pertamina memanfaatkan data transaksi digital dan pemeriksaan langsung di lapangan bersama pihak terkait untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan BBM.

“Kami ingin masyarakat memperoleh BBM dengan lebih mudah, sekaligus memastikan penyalurannya sesuai peruntukan. Karena itu, peningkatan layanan kami jalankan bersama pengawasan yang konsisten, dan setiap pelanggaran yang telah terverifikasi kami tindak lanjuti secara tegas sesuai ketentuan,” tegasnya.

Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Apabila menemukan kendala atau indikasi penyalahgunaan dalam pelayanan BBM, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam. (Imy)

Terkini