MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan anggaran untuk pelayanan publik tetap menjadi prioritas meski Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun ini dipangkas sekitar 40 persen. Berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga beasiswa, dipastikan tetap berjalan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian belanja dengan memangkas sejumlah pengeluaran operasional agar layanan kepada masyarakat tidak terdampak.
“Arahan Bapak Wali Kota sangat jelas, program yang langsung menyentuh masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, pelayanan prioritas tetap kami lindungi,” kata Agus Budi.
Menurutnya, efisiensi dilakukan pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja makan dan minum, hingga kegiatan yang bersifat seremonial.
“Perjalanan dinas kami batasi, belanja makan dan minum dikurangi, begitu juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya pendukung atau aksesori. Bahkan kegiatan seremonial juga kami sederhanakan agar anggaran bisa lebih difokuskan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Agus Budi mengungkapkan total TKD yang diterima Kota Balikpapan tahun ini sekitar Rp1,3 triliun. Nilai tersebut turun lebih dari Rp1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 40 persen.
“TKD kita tahun ini kurang lebih Rp1,3 triliun. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya memang berkurang sekitar Rp1 triliun lebih atau sekitar 40 persen,” ungkapnya.
Meski ruang fiskal menyempit, ia memastikan berbagai program prioritas tetap mendapat alokasi anggaran.
“Program kesehatan melalui BPJS tetap berjalan, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian, termasuk pembangunan sekolah, subsidi pendidikan, dan program beasiswa. Yang kami kurangi adalah belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Selain melakukan efisiensi, Pemerintah Kota Balikpapan juga masih menunggu kepastian penyaluran sejumlah anggaran dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Harapannya, ketika alokasi anggaran sudah ditetapkan melalui PMK, dana tersebut benar-benar dapat disalurkan. Sebab pemerintah daerah sudah menyusun program dan kegiatan berdasarkan alokasi tersebut,” katanya.
Ia mengingatkan, kepastian penyaluran anggaran penting agar pelaksanaan program di daerah tidak mengalami hambatan.
“Jangan sampai program sudah direncanakan, tetapi anggarannya justru tertahan. Itu akan memengaruhi pelaksanaan program yang sudah kami susun,” ujarnya.
Menurut Agus Budi, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur di bawah koordinasi Gubernur Kalimantan Timur untuk mendorong percepatan penyaluran anggaran.
Sementara itu, terkait penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Agus Budi mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
“Prosesnya masih kami hitung secara cermat. Kami ingin memastikan seluruh penyesuaian anggaran dilakukan secara tepat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (Imy)
