MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN — Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat koordinasi melalui Rapat High Level Meeting (HLM) di Ballroom Hotel Gran Senyiur, 5 Desember 2025. Pertemuan ini memfokuskan langkah strategis menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan di tiga wilayah tersebut.Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa kondisi inflasi di dua wilayah utama masih terkendali.
“Berdasarkan asesmen terbaru, inflasi Balikpapan dan PPU pada 2025 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional di level 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujarnya.
Robi juga menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang masih kuat. Ia berujar lapangan usaha unggulan masih menjadi penopang utama. Balikpapan didukung sektor industri pengolahan, PPU oleh pembangunan IKN yang terus berlanjut, sementara Paser tetap ditopang sektor pertambangan. Robi juga menyampaikan empat arahan strategis, yaitu produksi lokal harus lebih dioptimalkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan SPPG–MBG; perlu ada peningkatan produksi pangan, seperti pemanfaatan lahan pekarangan di PPU dan pengembangan cabai oleh Ibu PKK di Paser; sinergi TPID lintas wilayah harus terus diperkuat, termasuk optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah; dan monitoring dan evaluasi harga harus dilakukan secara konsisten.
Sebagai informasi rakor gabungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, Sekretaris Daerah PPU Drs. H. Tohar, jajaran kepala OPD teknis, Bulog Divre Kaltimtara, BPS Balikpapan, Perumda, KPPG, serta perwakilan SPPG dari masing-masing daerah. Salah satu poin yang mendapatkan perhatian adalah intensitas kegiatan pasar murah menjelang Natal dan Tahun Baru. Diputuskan PM, OP, dan pasar murah digelar secara intensif dengan rincian Balikpapan melaksanakan 10 hari, PPU 12 hari, dan Paser 23 hari.
Rakor ini menghasilkan tiga komitmen utama yang akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di tiga wilayah:
Pertama, kerja sama pasokan antara SPPG–MBG dengan distributor dan produsen akan diperkuat. Kolaborasi dengan kelompok tani dan pesantren menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pasokan. Kedua, TPID akan mendorong usulan revisi harga HET beras untuk wilayah non-sentra pangan seperti Balikpapan. Ketiga adalah penguatan pelaksanaan GPM/PM/OP melalui integrasi platform digital.
Di akhir kegiatan, Robi Ariadi menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas harga. “Semua komitmen ini adalah ikhtiar bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis inflasi di Balikpapan, PPU, dan Paser dapat tetap terkendali,” ujarnya. (*/ Imy)
