MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Inflasi Kota Balikpapan meningkat pada Oktober 2026, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru mengalami deflasi. Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan tarif angkutan udara menjadi pemicu inflasi di Balikpapan. Sebaliknya, penurunan harga ikan, daging ayam ras, dan aneka bawang mendorong deflasi di PPU.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan, inflasi Kota Balikpapan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,15 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan September yang sebesar 0,08 persen.
Sementara itu, Kabupaten PPU mencatat deflasi sebesar 0,18 persen (mtm), berbalik arah dari kondisi September yang mengalami inflasi 0,56 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, perkembangan harga di kedua wilayah dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan sejumlah komoditas strategis.
Di Balikpapan, kenaikan harga terutama disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,06 persen. Lima komoditas yang memberikan kontribusi inflasi terbesar yakni sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, tomat, dan angkutan udara.
“Sejumlah komoditas hortikultura mengalami kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan dari petani lokal maupun daerah sentra produksi. Kondisi cuaca El Niño turut memengaruhi tingkat produksi di tengah permintaan yang masih kuat,” demikian penjelasan Bank Indonesia dalam laporan perkembangan inflasi Oktober 2026.
Selain pangan, tarif angkutan udara juga mengalami kenaikan seiring diberlakukannya kembali fuel surcharge maksimal 40 persen dari tarif batas atas mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut sejalan dengan rata-rata harga avtur yang mencapai Rp23.315 per liter.
Meski demikian, tekanan inflasi Balikpapan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama ikan layang, ikan tongkol, emas perhiasan, semangka, dan bayam.
Meningkatnya hasil tangkapan nelayan seiring membaiknya kondisi gelombang laut mendorong ketersediaan ikan di pasar. Sementara itu, peningkatan pasokan semangka dan bayam turut menekan harga kedua komoditas tersebut.
Berbeda dengan Balikpapan, deflasi di PPU terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,24 persen. Penurunan harga ikan tongkol, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih menjadi faktor utama.
Membaiknya kondisi perairan laut meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal. Di sisi lain, peningkatan produksi ayam di tingkat peternak serta melimpahnya pasokan bawang dari daerah sentra produksi turut mendukung penurunan harga.
Namun, sejumlah komoditas di PPU masih mengalami kenaikan harga. Tomat, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Berkurangnya pasokan akibat dampak El Niño dari daerah sentra produksi, terutama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, menjadi salah satu pemicunya.
Inflasi Tahunan Masih di Atas Nasional
Meski secara bulanan PPU mengalami deflasi, tekanan inflasi tahunan di kedua wilayah masih relatif tinggi.
Inflasi tahunan Balikpapan pada Oktober 2026 tercatat 4,06 persen (year on year/yoy), meningkat dari 3,93 persen pada bulan sebelumnya. Adapun PPU mencatat inflasi tahunan 4,50 persen, naik dibandingkan September sebesar 4,18 persen.
Angka tersebut berada di atas inflasi gabungan empat kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalimantan Timur yang sebesar 4,04 persen, serta inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
Secara tahun kalender hingga Oktober 2026, inflasi Balikpapan mencapai 2,71 persen, sedangkan PPU sebesar 3,92 persen.
BI Perkuat Kerja Sama Pasokan Pangan
Mengantisipasi tekanan harga ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama melalui stabilisasi harga, penguatan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.
Salah satu upaya yang dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), dengan mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar secara tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
Sepanjang Oktober 2026, TPID Balikpapan mengintensifkan pelaksanaan GPM melalui sinergi dengan Bulog, termasuk kegiatan pasar murah bergerak di kawasan permukiman. Upaya tersebut juga diperkuat melalui Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah pada 13–31 Oktober 2026 serta optimalisasi Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari.
Sementara di PPU, GPM dilaksanakan pada 15 dan 21 Oktober 2026, disertai operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram pada 14–15 Oktober 2026.
Selain stabilisasi harga, penguatan pasokan juga dilakukan melalui penjajakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah daerah sentra produksi di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Enrekang dan Bulukumba.
Kerja sama tersebut direncanakan difinalisasi pada akhir November 2026 untuk menjamin kesinambungan pasokan pangan sekaligus meminimalkan dampak El Niño terhadap harga komoditas.
Robi Ariadi menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan konsistensi seluruh pihak, terutama dalam menjaga ketersediaan stok serta kelancaran distribusi pangan.
Ke depan, BI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser akan terus memperkuat implementasi GPIPS serta berbagai program pengendalian inflasi yang telah tertuang dalam peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025–2027.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam sasaran nasional 2026, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Di sisi lain, BI mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari potensi berlanjutnya El Niño hingga awal 2027, kenaikan biaya logistik akibat fluktuasi harga minyak global, hingga meningkatnya permintaan pangan seiring perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, penguatan produksi lokal, kepastian pasokan antardaerah, serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (Imy)
