Jumat, 20 November 2026

Sepekan Razia, Polda Kaltim Bongkar 13 Kasus Perdagangan Orang

Redaksi IDC | Friday, 20 November 2026 | 15:14
35606

MEDIAONLINEIDC.COM; BALIKPAPAN– Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) bersama jajaran polres wilayah membongkar 13 kasus perdagangan orang selama sepekan pelaksanaan operasi rutin atau Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Dari pengungkapan tersebut, polisi meringkus 11 pelaku dan menyelamatkan 18 korban.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara terpusat dan serius mulai 13 sampai 19 November 2026 secara serentak. Berhasil kami ungkap sebanyak 13 tindak pidana atau 13 laporan polisi, dengan jumlah pelaku 11 orang dan 18 korban yang berhasil diamankan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas, saat konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Jumat (20/11/2026) sore.

Bambang mengatakan, korban yang berhasil diselamatkan berjumlah 18 orang, terdiri atas 11 perempuan dewasa dan tujuh anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Para korban berasal dari berbagai daerah, baik dari wilayah Kalimantan Timur maupun dari luar daerah.

Modus kejahatan yang ditemukan pun beragam, dengan dua pola utama yakni eksploitasi seksual anak dan praktik pekerja seksual. Kata Bambang, dalam jaringan tersebut, para pelaku menjalankan peran yang berbeda-beda—mulai dari perekrut, penyalur, penampung, pengangkut, pengirim, hingga penerima atau pihak yang berperan sebagai mucikari.

“Modusnya macam-macam, ada yang melalui jalur konvensional maupun digital lewat aplikasi tertentu. Kami juga terus memantau perkembangan kasusnya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut Bambang mengatakan Polda Kaltim berkomitmen penuh menindak tegas para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sekaligus memprioritaskan perlindungan serta pemulihan korban, terutama anak-anak. Upaya pemulihan dilakukan melalui pendampingan psikologis dan kerja sama lintas instansi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tokoh masyarakat, hingga keluarga korban.

Setelah menjalani penanganan awal, korban diarahkan untuk dapat kembali kepada keluarganya.

“Selain penindakan dan pemulihan, kami juga melakukan pencegahan dengan mengedukasi masyarakat terkait bahaya perdagangan orang. Komitmen kami adalah melindungi perempuan dan anak serta mewujudkan Indonesia bebas dari TPPO,” ujarnya menekankan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Kasubdit Renakta) Ditreskrimum Polda Kaltim AKBP Rizeth Aribowo Sangalang menyebutkan pelaku dijerat pasal berlapis sesuai peran dan kategori korbannya.​ Pertama, untuk tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan yang kerap menjerat mucikari terhadap korban dewasa, penyidik menerapkan Pasal 420 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun.​

Kedua, terkait eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak, pelaku dijerat Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.

​Ketiga, untuk tindak pidana menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul maupun persetubuhan terhadap anak, dikenakan Pasal 419 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

​”Selanjutnya yang terakhir, tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 422 ayat (1) KUHP, yakni setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana penjara paling lama 9 tahun,” papar Rizeth. (Imy)