Tahapan Pemilu 2024, KPU Balikpapan Mulai Verifikasi Faktual Anggota Parpol Non Parlemen

Redaksi

IDCFM.CO.ID; BALIKPAPAN– KPU Kota Balikpapan sosialisasi Mekanisme Verifikasi Faktual Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Jumat (14/ 10/ 2022). Sosialisasi tersebut mengundang pihak terkait yaitu perwakilan dari enam kecamatan, 33 perwakilan kelurahan, Disdukcapil, Kantor Kesbangpol Balikpapan, Diskominfo Balikpapan, Rutan Kelas IIB Balikpapan, Lapas Kelas IIA Balikpapan, Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejari Kota Balikpapan, Polresta Balikpapan, Kodim 0905/ Balikpapan, Lanal Balikpapan, Dhomber dan DPRD Balikpapan dan sejumlah media lokal.

Noor Thoha– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berujar, pihaknya akan turun mendatangi anggota Partai Politik (Parpol) non parlemen yang secara administrasi namanya masuk ke KPU untuk di verifikasi faktual. Adapun anggota Parpol Parlemen, kata Thoha, hanya masuk verifikasi administrasi, tanpa melalui proses verifikasi faktual.

“Parpol yang punya SK Menkumham ada 75 dan dari situ ada 34 Parpol yang daftar lagi. Dari itu yang memenuhi kelengkapan dokumen oleh KPU hanya 24. 24 ini terbagi dalam dua klaster yaitu sembilan Parpol punya kursi di DPR RI dan 15 Parpol peserta pemilu 2019 tapi tidak parlemen dan ada juga Parpol baru. Jadi 24 Parpol ini harus berjibaku untuk bisa mendapat tiket jadi peserta Pemilu 2024,” kata Thoha menjelaskan.

Sebagai rangkaian dari verifikasi faktual, KPU Balikpapan akan turun langsung untuk mendatangi ribuan anggota Parpol yang secara administrasi nama masuk ke KPU. Petugas KPU akan datang dengan menyertakan surat jalan dan mengenakan rompi hitam bertuliskan KPU kota Balikpapan.

Verifikasi faktual, kata Thoha, dilakukan dengan cara mengunjungi sekretariat dan pengurus Parpol untuk melihat kesesuaian alamat dan sekretariat dengan yang di upload ke sistem KPU. Anggota KPU Balikpapan akan mendatangi anggota Perpol tersebut dan memastikan apakah betul sukarela menjadi anggota Parpol, termasuk menunjukan KTP dan KTA apakah sesuai dengan data yang diterima KPU.

Selanjutnya melakukan konfirmasi kepada pengurus dengan tiga cara yaitu petugas KPU menyambangi kediaman yang bersangkutan; kedua, seluruh anggota berkumpul di sektretariat ketika KPU datang dan Ketiga adalah melakukan video conference. Jika kondisinya juga masih tidak memungkinkan, maka kesempatan terakhir diberikan yaitu Parpol menyambangi kantor KPU sampai masa akhir verifikasi faktual yaitu empat November 2022.

“Tugas verifikasi administrasi dan faktual itu sesungguhnya tugas KPU RI. KPU daerah hanya menerima mandat untuk lakukan verifikasi data dan verifikasi faktual. Jadi kalau ada komplain Parpol yang tidak lolos administrasi langsung ke KPU RI,” ujarnya menekankan.

“Kalau Parpol tersebut dinyatakan memenuhi syarat, tinggal tunggu penetapan pada 14 Desember. tetapi kalau tidak lolos administrasi ya wassalam, sekalipun Parpol senayan,” ujarnya lagi.

Thoha meminta agar seluruh peserta sosialisasi agar menyampaikan pada ketua RT setempat perihal kegiatan verifikasi faktual tersebut. Pengalaman tahun 2018, yang menolak karena dianggap meminta sumbangan. Ada juga ketua RT yang mempersulit petugas KPU saat menjalankan tugas dengan meminta KPU menunjukan izin dari wali kota, camat dan lurah.

“Pengalaman tahun 2018 ada yang tidakmau terima karena dianggap meminta sumbangan. Ada satu RT yang sampai itu saya minta bantuan pak Rizal. RT itu ngeblok harus lengkap izin walkot, lurah, camat, usut opunya usut ternyata ketua RT waktu daftar KPPS tidak diterima. Usut punya usut ternyata ketua RT tersebut waktu daftar KPPS tidak lolos,” ujarnya.

“Untuk itu kami hadir ke kampung dan RT dengan seragam rompi KPU, supaya masyarakat bisa menerima kami. Kami harapkan camat, lurah dan RT bisa yakinkan warga,” kata Thoha.

“Memang pendataan ini kelihatan sepele dan mudah. Tetapi ini saya buka sedikit tentang keanggotaan Parpol yang membuat saya sedih. Ada 10 KTP dengan foto yang sama tetapi alamat berbeda. Jadi verifikasi faktual ini untuk memastikan KTP ini betul atau tidak akan dicocokkan dan disandingkan,” ujarnya menambahkan. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gubernur Isran Noor Lantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kaltim

IDCFM.CO.ID; BALIKPAPAN– Dengan berlangsung di gedung Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, digelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, terhadap 13 orang pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, pada hari Senin siang kemarin. Dalam sambutannya Isran Noor berpesan terhadap para pejabat […]

Subscribe