IDCFM.CO.ID; KUTAI TIMUR — Ratusan massa dari sejumlah elemen organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan di Kutai Timur (Kutim) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kutim Menggugat, tumpah ruah memadati halaman depan Gedung DPRD Kutai Timur, Senin (11/4/2022) siang sekira pukul 11.00 WITA.
Massa yang mulai bergerak sejak pagi, kemudian melakukan orasi awal di simpang tiga Jalan Yos Sudarso – AW Syahrani Sangatta Utara sekira pukul 10.00 WITA. Setelah satu jam kemudian, berlahan-lahan massa aksi bergerak menuju gedung DPRD Kutim yang berada di kawasan perkantoran pemerintah Kutim di Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Dalam orasinya, ada sebelas tuntutan massa yang disampaikan kepada pihak pemerintah dan legislatif. Mulai dari penolakan isu terkait wacana perpanjangan masa periode jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode, tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite dan solar, penolakan kenaikan pajak menjadi 11 persen, hingga masalah berdirinya toko modern yang semakin menjamur di Kutai Timur.
Kordinator lapangan (Korlap) Aksi Aliansi Masyarakat Kutim Menggugat, Agus Kurniady menyebutkan jika sebelas tuntutan yang disampaikan merupakan harga mati yang harus diterima dan disepakati oleh pemerintah.
“Kami saat ini bersuara atas nama masyarakat Kutai Timur yang kami wakili dan sangat menderita atas kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah. Karenanya hanya ada dua jawaban ketegasan dari pemerintah yang kami minta, yakni menerima tuntutan kami atau menolak,” ujar Agus saat berorasi dihadapan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang Ketua DPRD Kutim, Joni.
Sempat terjadi perdebatan alot antara perwakilan aksi yang meminta untuk bisa masuk ke ruang sidang utama DPRD Kutim. Sementara pihak pemerintah yang diwakili Wabup Kasmidi hanya mau menerima perwakilan aksi massa di ruang hearing DPRD.
Setelah adanya kesepakatan antara pihak pemerintah dan perwakilan aksi, dialog antara kedua belah pihak akhirnya dilakukan di depan lobi gedung DPRD Kutim.
Sekira jam 13.45 WITA, aksi demo akhirnya berakhir setelah adanya kesepakatan dan penandatanganan dokumen pernyataan menerima tuntutan aksi massa. Selain ditandatangi masing-masing korlap, surat pernyataan tersbut juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Kutim Joni dan Wabup Kutim Kasmidi Bulang.(Ijr)
