IDCFM.CO.ID; KUTAI TIMUR --- Aksi damai yang digelar sekelompok masyarakat Kutai Timur (Kutim) di simpang tiga Jalan AW Syahrani - Yos Sudarso Sangatta, Selasa (12/10/2021) pagi sekira pukul 10.00 WITA, memberikan warna tersendiri dalam suasana perayaan hari jadi ke 22 tahun Kabupaten Kutai Timur. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Kutai Timur, dalam aksinya menyuarakan 3 (tiga) poin tuntutan. Poin pertama, meminta agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutim tahun 2015 Nomor 130/K 905/2015 tentang perubahan batas desa. Kemudian pada poin kedua, massa menuntut agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan poin tuntutan terakhir, aksi massa meminta agar dilakukannya evaluasi ekstensif terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan Kutim. Koordinator aksi, Ikhwan Abbas menyebutkan bahwa aksi turun ke jalan yang digelar kali ini merupakan wujud keprihatinan masyarakat atas kondisi Kutim saat ini. Bahkan diusianya yang ke 22 tahun, masih banyak permasalahan menyangkut kepentingan masyarakat yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Kutim. "di usia Kabupaten Kutai Timur yang ke 22 tahun, pemerintah daerah kita masih saja tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti Masyarakat Adat Dayak Modang di kecamatan Busang. Mereka berjuang untuk merebut kembali hak tanah leluhur mereka yang direnggut paksa dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan. Begitu juga Kars Sangkulirang-Mangkalihat dihancurkan dan sumber mata air dirusak oleh korporasi. Tata kelola pemerintahan yang masih tidak transparan", ujar Ikhwan. Ditambahkan Ikhwan, Fraksi Rakyat Kutim menilai kondisi daerah yang carut marut saat ini merupakan akibat dari buruknya tata kelola pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat dan diperparah dengan mahalnya biaya pemilu. "Kami menilai kondisi daerah yang carut marut sekarang adalah akibat tata kelola pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, dan biaya pemilu yang mahal. Di kabupaten mereka berpesta, masyarakat di desa mereka biarkan menderita", tegas Ikhwan. Setelah melakukan orasi dan membentangkan spanduk serta poster, aksi demo yang berlangsung cukup damai dan tertib kemudian peserta membubarkan diri. Meski berlangsung di simpang pertigaan jalan, namun dengan pengawalan sejumlah petugas pengamanan sehingga tidak menggangu arus lalu lintas warga.(Ijr)
Dukung Pencapaian SDGs, Pertamina Gelar SMEXPO Live Show
IDCFM.CO.ID; BALIKPAPAN– Pertamina SMEXPO 2021 berlangsung Selasa (12/10/2021). Ajang pameran virtual ini bakal diluncurkan bersama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Kalimantan Timur (GBBI Kaltim). Berbagai persiapan telah dilaksanakan dan masyarakat pun dapat segera ambil bagian pada acara tersebut. Pjs. SVP Corporate Communication & Investor Relations PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman […]
