Tak Berizin, DLH Kutim Segel Stockpile Batu Bara di Kecamatan Teluk Pandan

Redaksi
IDCFM.CO.ID; KUTAI TIMUR---Petugas Penataan dan Penaataan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim), Rabu (31/3/2021) kemarin melakukan penyegelan dan penutupan terhadap lokasi penumpukan (Stockpile) batu bara yang berlokasi di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan. Didampingi aparat keamanan dan kecamatan setempat, kegiatan penyegelan ini berlangsung tanpa ada perlawanan dari pihak perusahaan batu bara pemilik lokasi Stockpile.

Pejabat PPLH Dinas LH Kutim, Marlin Sundu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan aktivitas penyegelan yang dilakukan pihak DLH Kutim.

"Berawal dari laporan masyarakat setempat, bahwa ada aktivitas penumpukan batu bara tidak berizin di wilayah mereka, oleh sebuah perusahaan batu bara yang sebenarnya beroperasi di wilayah Kukar (Kutai Kartanegara, red), namun melakukan penumpukan atau stockpile sementara di wilayah Kutim. Kemudian setelah kami mendapatkan instruksi dari Kadis (Kepala Dinas, red), tim PPLH (Penataan dan Penaataan Lingkungan Hidup, red) kemudian melakukan investigasi dan inspeksi di lapangan, ternyata benar bahwa ada kegiatan stockpile batu bara ilegal atau tidak berizin di Desa Martadinata tersebut," sebut Marlin.

Lanjut Marlin, setelah memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak berizin, tim PPLH yang didampingi aparat keamanan dan unsur kecamatan setempat, langsung menghentikan dan melakukan penyegelan untuk menghentikan aktivitas stockpile batu bara yang ada. Yang menjadi salah satu alasan dilakukannya penyegelan, selain tidak memiliki izin dari Dinas LH, juga dampak pencemaran dan polusi, baik terhadap air dan udara yang ditimbulkan oleh aktivitas stockpile batu bara tersebut. Juga termasuk polusi suara atau kebisingan yang ditimbulkan dan mengganggu masyarakat sekitar dari aktivitas penumpukan, terutama pada malam hari.

"Proses penyegelan sangat cepat dan tidak ada kendala, karena tidak ada perlawanan dari pihak pekerja dan perusahaan. Intinya penyegalan dilakukan selain tidak berizin, juga karena adanya keresahan warga. Selain itu, kami juga menekankan pada dampak pencemaran lingkungan, agar tidak semakin besar dan meluas," jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Marlin, penyegelan akan terus dilakukan hingga pihak perusahaan batu bara tersebut mengurus dan menyelesaikan proses perizinan di Dinas LH Kutim.

"Jika nantinya proses perizinan sudah diselesaikan, ya segel akan kami cabut dan mereka bisa beraktivitas kembali. Namun izin dan penerimaan dari warga setempat juga menjadi salah satu faktor pertimbangan beroperasinya kembali stockpile batu bara tersebut," ucapnya.(Ijr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pertamina RU V Balikpapan Raih Penghargaan Indonesia Green Awards 2021

IDCFM.CO.ID; BALIKPAPAN – Salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina RU V Balikpapan raih penghargaan Indonesia Green Awards 2021 untuk kategori Pengelolaan Sampah Terpadu. Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi di Jakarta. (Rabu, 07/04). “Terima kasih kepada The La Tofi School […]

Subscribe