IDCFM.CO.ID; BALIKPAPAN– Tim Pengendalian Inflasi Kota Balikpapan melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Balikpapan melalui virtual meeting dengan tema Ketahanan dan Kecukupan Pangan Kota Balikpapan.
Dalam arahannya, Ketua TPID Kota Balikpapan, HM Rizal Effendi menyampaikan bahwa TPID Kota Balikpapan secara aktif berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga kecukupan pangan melalui program-program inovasi seperti Gerakan Wanita Matilda, kampanye Budidaya Lele dan Kangkung dalam Ember (BUDE), launching PAGAR Mantep, program LARIS PASAR, pemantauan harga, operasi pasar melalui kegiatan stabilisasi harga dan pasokan. Di tengah pandemi COVID-19, Kota Balikpapan mencatat lima kali deflasi yaitu pada bulan Maret, Juli, Agustus, September, dan Oktober 2020.
“Namun demikian, perlu diwaspadai risiko ketergantungan pangan Kota Balikpapan terhadap daerah lain yang mendorong fluktuasi harga bahan makanan sehingga perlu menjadi concern dalam kontinuitas pasokan,” kata Rizal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bimo Eppyanto mengatakan berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia Balikpapan, faktor yang mendorong terjadinya deflasi di Kota Balikpapan adalah merebaknya pandemi COVID-19 yang mendorong lemahnya permintaan (daya beli menurun) yang tercermin dari hasil survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level pesimis, melandainya inflasi bahan makanan seiring kecukupan pasokan di tengah permintaan yang tidak sekuat sebelumnya, serta berlanjutnya koreksi harga angkutan udara seiring rendahnya permintaan di sektor transportasi udara.
“Penurunan tarif angkutan udara yang dialami menyesuaikan lemahnya permintaan yang ditengarai sebagai dampak kebijakan swab atau rapid test bagi penumpang pesawat, kebijakan perusahaan yang membatasi perjalanan dinas, dan adanya himbauan masyarakat untuk menahan bepergian ke luar daerah di tengah pandemi,” kata Bimo.
Dalam HLM TPID Kota Balikpapan, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Dr.Ir. Agung Hendriadi, M.Eng mengatakan komoditas-komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai besar, cabai rawit tercatat mengalami defisit untuk Kalimantan Timur. Hingga saat ini, hanya komoditas beras yang diintervensi langsung oleh pemerintah melalui BULOG .
“Sehingga ketersediaannya terjaga. Sedangkan komoditas lain bergantung pada mekanisme pasar,” kata Agung.
Agung berujar, Badan Ketahanan Pangan (BKP) secara aktif melakukan pemantauan stok pangan di masing-masing kota/ kabupaten untuk menjamin ketersediaan pangan, serta memfasilitasi distribusi pangan dari sentra produksi ke daerah yang memerlukan melalui subsidi biaya distribusi yang telah dianggarkan dalam APBN. BKP juga menyebutkan pentingnya intervensi pemerintah daerah untuk menjamin kecukupan pasokan dan kestabilan harga melalui kerjasama antar daerah dan pemanfaatan perusda sebagaimana yang dilakukan oleh DKI Jakarta melalui Food Station.
Sementara itu, Eka Kurniati selaku Kabag Industri dan Jasa Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus sebagai Perwakilan TPID Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa TPID Provinsi Kalimantan Timur siap untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah terutama dalam wilayah Kalimantan Timur.
Eka mengatakan pengendalian inflasi di Kota Balikpapan menghadapi tantangan yang tidak ringan mengingat adanya kendala yang bersifat struktural seperti terbatasnya lahan pertanian yang menyebabkan ketergantungan pasokan dari daerah lain.
“Di sisi lain tantangan non struktural seperti masih minimnya kuantitas dan kualitas data terkait pangan ditambah wabah pandemi COVID-19, menyebabkan terjadinya ketidakpastian harga sejumlah komoditas,” kata Eka.
Pada triwulan IV-2020 ini, TPID Kota Balikpapan mencermati adanya beberapa risiko. Inflasi Kota Balikpapan pada triwulan IV-2020 diperkirakan akan sedikit meningkat seiring era new normal sehingga permintaan diperkirakan akan menguat (seiring dimulainya aktivitas ekonomi). Risiko lain bersumber dari cuaca yang kurang kondusif yang berpotensi menggangu produksi sejumlah bahan pangan. Sementara itu, di tahun 2021, juga terdapat berbagai risiko inflasi yang perlu untuk diwaspadai, terutama menguatnya permintaan, normalisasi tarif angkutan udara, dan ketergantungan pangan dengan daerah lain.
Mempertimbangkan risiko dan tantangan inflasi ke depan, pengendalian inflasi di Kota Balikpapan melalui strategi 4K yang perlu diintensifkan yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Sebagai upaya mengantisipasi risiko inflasi ke depan akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut (i) mendorong produksi lokal di Kota Balikpapan melalui mengawal keberlanjutkan kegiatan urban farming untuk mendorong produksi sayuran melalui kegiatan GWM, Pagar Mantap, Program BUDE, dan Kampung Tangguh, (ii) melakukan pemetaan sentra produksi sebagai dasar Kerjasama Antar Daerah, (iii) menginisiasi Kerjasama antar Daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama untuk komoditas pangan strategis, (iv) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memfasilitasi Kerjasama antar Daerah terutama intra Kalimantan Timur, (v) pemanfaatan subsidi biaya distribusi Kemeterian Pertanian jika terdapat komoditas yang mengalami kelangkaan, (vi) Melakukan Pengelolaan Ekspektasi Masyarakat melalui Komunikasi yang Efektif ke masyarakat.
Selanjutnya, TPID Kota Balikpapan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi program antar anggota sebagai upaya pencapaian inflasi Kota Balikpapan tahun 2020 yang terjaga pada level 3% ± 1%. (Imy)
