Webinar SKK Migas-KKKS Kalsul: Motivasi Jurnalis Bertahan di Tengah Pandemi

Redaksi

IDCFM.CO.ID; BALIKPAPAN– Webinar Kalsul Series#4 SKK MIGAS- KKKS Kalimantan dan Sulawesi pada Kamis (10/ 09/ 2020)  membahas tentang Jurnalis Bertahan di Tengah Pandemi. Kegiatan yang berlangsung kurang lebih empat jam tersebut menghadirkan pembicara Suryopratomo- wartawan senior, Meutya V. Hafid- Ketua Komisi I DPR RI, Amanda Komaling- Ketua IJTI Komaling dan Syaifuddin- Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul. Sebanyak sekitar 100 wartawan yang bertugas di Kalimantan dan Sulawesi sebagai peserta dalam webinar tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Syaifuddin- Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul mengatakan situasi pandemi covid 19 mempengaruhi kinerja industri migas, khususnya wilayah kalsul. 

Secara umum, kata Syafuddin, kinerja industri migas sampai dengan Agustus 2020  masih lebih rendah dibanding sepanjang tahun 2019. Namun prediksi realisasi target APBN untuk industri Migas wilayah Kalsul diatas 100 persen atau 104,8 persen. Realsiasi penyaluran gas dilihat dari kontribusi terbesar adalah Pertamina Hulu Energi (PHM).

Realisasi sampai dengan agustus 2020 masih rendah dari pencapaian januari desember 2019. Kalau dilihat target Kalsul APBN diatas 106,4 persen.

“Secara umum memang industri hulu migas tergantung harga minyak. Kalau harga rendah pemasukan turun sehingga tidak bisa  beroperasi. Faktor lain juga kurs, karena sebagian material didatangkan dari luar negeri. Berikutnya dampak covid dengan PSBB pengaruhi pergerakan baik sisi orang, material maupun barang secara umum terhadap kegiatan industri migas,” ujarnya menjelaskan.

Ia pun menepis pandangan masyarakat yang seolah menutup-nutupi adanya kasus karyawan migas yang postif covid-19. Ia berujar selama ini pihaknya korrdinasi dengan gugus Covid pemerintah daerah setempat. Hal itu dilakukan agar informasinya tidak simpang siur dan disampaikan kepada publik melalui media melalui satu pintu saja, yaitu tim gugus tugas.

“Makanya kita tidak sampaikan sendiri agar pihak tim gugus berikan info spesifik. Memang selama covid dari SKK belum lakukan jumpa pers langsung karena ada batasan bertemu,” kata Syafuddin.

Sementara itu, Suryopratomo- Wartawan Senior mengajak insan pers turut ambil peran bersama pemerintah selamatkan negara dan bersatu menangani covid-19. ia mencatat secara nasional terdapat sekitar 5.800 wartawan yang bisa dilibatkan oleh tim gugus tugas penanganan Covid-19 dan membantu mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjalankan protokol pencegahan covid-19.

Suryo mengungkapkan selain media massa juga turut merasakan dampak covid yang mana mengalami penurunan kinerja perusahaan media tersebut. Sehingga dengan bekerjasama dengan media setempat dalam mengkampanyekan protokol pencegahan covid 19, pemerintah juga turut membantu selamatkan industri media.

“Ini bukan untuk membungkam atau beli media, tetapi ini caranya satgas covid ini turut selamatkan industri media. Tetapi pemerintah tetap boleh dikritik, namun tetap sama-sama membangun dan mengkampanyekan perilaku sehat,” kata Suryo.

“Jurnalisme ini berbeda dengan Medsos yang cenderung menulis apa yang mereka suka dan mereka tidak membaca yang tidak mereka suka. Sedangkan wartawan diajarkan melihat persoalan secara utuh supaya pembaca memahami semua konteks persoalan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Meutya V. Hafid- Ketua Komisi Satu DPR RI mengatakan berdasarkan data advokasi perlindungan hukum dan keselamatan wartawan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) selama 2019 terjadi 53 kasus kekerasan yang dialami wartawan. Dengan kasus diantaranya kekerasan fisik masih mendominasi dengan 20 kasus, disusul perusakan alat kerja atau data hasil liputan dengan 14 kasus, perusakan alat kerja atau data hasil liputan dengan 14 kasus, ancaman kekerasan atau teror dengan enam kasus, kriminalisasi dengan lima kasus, pengusiran atau pelanggaran liputan dengan empat kasus dan sensor atau pelarangan pemberitaan dengan tiga kasus.

Melihat hal tersebut, wanita sebelumnya berprofesi sebagai reporter televisi swasta tersebut mendorong dewan pers mengusulkan substansi terhadap perubahan undang-undang. Ia meminta agar dewan pers memberikan kepastian dan jaminan akan eksistensi pers dalam perkembangan digital. Dewan pers juga didorong memberikan masukan substansi atas RUU yang dapat menghambat kebebasan pers dan perlindungan profesi wartawan serta kepemilikan media. 

“Kami komisi satu DPR RI mendorong dewan pers mengadvokasi kesejahteraan wartawan dengan perusahaan atau lembaga pers dan advokasi perlindungan keselamatan wartawan melalui kebijakan yang jelas,” kata Meutya.

Selain itu Komisi satu DPR RI turut mendukung langkah dewan pers optimalkan himbauan kepada media massa tetap memperhatikan kode etik jurnalistik dalam kerja-kerja jurnalis dan mendorong dewan pers dengan konstituen dewan pers agar aktif dan berkelanjutan.

“Ada perbedaan pandangan antara AJI dengan PWI. Ada yang mengatakan bantu wartawannya saja dan ada juga yang mengatakan bantu perusahaannya untuk menjaga independensi wartawan tersebut. Karena kalau perusahan dibantu, otomatis wartawannya juga terbantu,” kata Meutya.

“Kami juga rekomendasikan insan pers dan perusahaan media massa khususnya yang patuh lapor pajak, diberi keringanan selama masa pandemi covid 19 ini,” kata Meutya menambahkan. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kolaborasi Telkomsel dan LLDIKTI Wilayah XI Hadirkan Paket Data Solusi Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Mahasiswa dan Dosen

IDCFM.CO.ID; Banjarmasin– Telkomsel berkolaborasi bersama LLDIKTI Wilayah XI menghadirkan salah satu solusi pemerataan akses pendidikan jarak jauh terutama bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kolaborasi ini hadir melalui Penandatanganan Kerjasama Layanan Paket Data untuk Perkuliahan Online dilakukan secara virtual pada hari Kamis (10/9). Paket data yang disediakan berupa Special Bulk Education […]

Subscribe